Mari Pelajari Isi Paket Kebijakan Ekonomi XI (2)
A- A+

Kemudian masih ada dua isi dari paket kebijakan ekonomi terbaru ini.

Pengendalian Risiko untuk Memperlancar Arus Barang di Pelabuhan (Indonesia Single Risk Management - ISRM)

Arus barang di pelabuhan masih terhambat sehingga perlu pengendalian risiko guna memperlancar arus barang di pelabuhan (Indonesia Single Risk Management, ISRM). Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam hal customs clearance dan cargo release di pelabuhan.

Pertama, pelayanan atas perizinan ekspor impor oleh Kementerian/Lembaga (K/L) pada kondisi tertentu yang bersifat transaksional perlu waktu lama. Kedua, adanya perlakuan pelayanan yang berbeda-beda atas Pengguna Jasa yang sama di setiap K/L, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakefisiensian kegiatan ekspor impor dan pengelolaan risiko pada K/L belum sistematis dan terintegrasi.

Kendala tersebut menyebabkan capaian kinerja logistik belum optimal. Ukuran paling konkret untuk patokan adalah dwelling time, pada akhir 2015 tercatat rata-rata butuh 4,7 hari.

Karenanya, pemerintah mewajibkan semua K/L mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal (single submission) melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk pemrosesan perizinan.

Pemerintah juga menetapkan penerapan ISRM dalam sistem INSW melalui penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor sebagai base profile risiko dan single treatment pelayanan perizinan masing-masing K/L.

Di tahap awal, pemerintah meluncurkan model single risk management dalam platform single submission antar BPOM dengan Bea dan Cukai yang diperkirakan dapat menurunkan dwelling time terhadap produk-produk bahan baku obat, makanan minuman, dan produk lain yang butuh perizinan dari BPOM dari 4,7 Hari menjadi sekitar 3,7 Hari pada Agustus 2016.

Tahap berikutnya, pemerintah mewajibkan penerapan single risk management pada Agustus 2016, dan memperluas penerapannya untuk beberapa K/L seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, sehingga pada akhir 2016 dwelling time bisa turun menjadi 3,5 hari secara nasional.

Terakhir, penerapan single risk management secara penuh pada seluruh Kementerian/Lembaga penerbit perizinan ekspor/impor. Hal ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan Indonesia pada WTO Trade Facilitation Agreement menjadi 70% serta menurunkan dwelling time menjadi kurang dari 3 Hari pada akhir 2017.

Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Di Indonesia, saat ini ada 206 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional (76%). Namun, 95% bahan baku obat masih impor. Selain itu, ada 95 industri alat kesehatan (alkes) yang memproduksi 60 jenis teknologi middle-low dengan kelas risiko rendah-menengah dengan pertumbuhan 12% per tahun, namun 90% alkes masih diimpor.

Kondisi ini perlu restrukturisasi mengingat kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) butuh dukungan dan kemampuan produksi dalam negeri. “Perlu kebijakan terintegrasi (tailor-made policy) yang melibatkan dukungan semua K/L, BUMN dan pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan industri farmasi tanah air,” ujar Darmin.

Untuk itu, pemerintah akan segera menyusun peta jalan dan rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alkes untuk mengembangkan riset di bidang farmasi dan alkes serta menyusun kebijakan guna mendorong investasi di bidang ini.

Kebijakan ini salah satunya, kebijakan fiskal seperti pembebasan atau penurunan bea masuk, tax holiday dan tax allowance di bidang ini.